Online24,Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder yang berada di Kabupaten Maros.
Kegiatan itu sendiri dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli dan didampingi Komisioner Bawaslu Maros Saiyed Mahmuddin Assaqqaf, hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin di Hotel Aryaduta Kota Makassar, Jumat 22 Desember 2023.
Komisioner Bawaslu Maros, S. Mahmuddin mengatakan jika pihaknya memang diperintah langsung Bawaslu RI untuk memperkuat Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
“Kita menggelar kegiatan ini memang untuk memperkuat koordinasi dan meminta masukan kepada lembaga Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu terkhusu di Kabupaten Maros,” bebernya Sabtu 23 Desember 2023.
Mahmuddin melanjutkan jika dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengundang para pembicara untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait pengawasan yang dilakukan Bawaslu Maros.
“Alhamdulillah, respon para stakeholder untuk mengikuti koordinasi ini sangat baik, ada 60 undangan stakeholder yang kami berikan. Untuk pematerinya kita juga undang praktisi seperti bapak Khudri yang sudah sejak lama menjadi penggiat demokrasi di Sulsel,” jelasnya.
“Kedepannya diharapkan peran stakeholder sangat dibutuhkan membantu kami dalam melakukan pengawasan, makanya pesertanya terdiri dari dinas berkaitan, perguruan tinggi, para tokoh yang ada di Maros, Lembaga Kemasyarakatan hingga Media,” tambah Mahmuddin.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menyebut saat ini banyak anggota Bawaslu yang melanggar kode etik.
“Banyak penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri,” katanya saat membuka rapat koordinasi stakeholder dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024 Bawaslu Maros di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat, 22 Desember 2023.
Pelanggaran yang dimaksud berupa memfasilitasi kegiatan yang tidak berhubungan dengan pemilu.
“Ini akan menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu yang lain merasa Pemilu tidak adil,” ujarnya.
Ia mengatakan hingga saat ini pelanggaran pemilu belum ditemukan di Maros.
“Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang seperti itu. Kalau penyelenggara pemilu tidak menjaga integritasnya bagaiamana dia mau mengawal pemilu,” imbuhnya.
Hal itu bertujuan agar hasil demokrasi bisa menghasilkan hasil yang lebih baik.
“Ini adalah pesta demokrasi yang sangat besar, agar hasilnya bisa lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan saat ini penyelenggara pemilu banyak diragukan integritasnya.
“Banyak bermain dengan aktor politik,” ucapnya.
Mantan wartawan itu menyebut hal itu dikarenakan relasi yang tidak terkontrol.
“Kita harapkan kinerja penyelenggara pemilu bisa lebih baik,”. tuturnya.
Tak hanya itu ia juga berharap Maros bisa menjadi kabupaten terbaik dalam penyelenggaran pemilu.
Beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Surabaya, ketua bawaslunya diberhentikan lantaran terbukti bersalah dalam transaksi uang saat proses seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan Sukolilo.
Kemudian di Medan, anggota bawaslu peras caleg dan terancam dipecat(*)
