Kamis, 2 November 2023 – 13:43 WIB
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melanjutkan sidang agenda pemeriksaan pelapor pada Kamis, 2 November 2023. Dalam sidang itu, turut hadir Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
Baca Juga :
Curhat Kiky Saputri Roasting Capres yang Dipotong, Kesal karena Karyanya Tak Dihargai
Namun, ada fakta baru terungkap dalam persidangan kali ini terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan.
Sidang Putusan Batas Umur Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi
Baca Juga :
MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman dan Arief Hidayat Besok
Dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Tsaqibbirru tersebut tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Adapun dokumen tersebut didapat PBHI langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan di dalam persidangan.
“Kami mendapatkan satu catatan dokumen ini tidak pernah di tandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani secara daring pada Kamis, 2 November 2023.
Baca Juga :
MKMK Bakal Periksa Tiga Hakim Konstitusi Lagi Hari Ini, Ini Daftarnya
Oleh sebab itu, Julius berharap agar MKMK dapat memeriksa dokumen tersebut. MK, kata dia, sebagai role model yang sangat disiplin dalam berbagai konteks, termasuk kedisplinan.
“MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks termasuk salah satunya administrasi,” kata Julius.
“Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya,” sambungnya.
Pembentukan MKMK itu menindaklanjuti sejumlah laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi terkait penanganan uji materiil ketentuan syarat usia capres dan cawapres.
Anwar Usman lantik anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
MK memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin, 16 Oktober 2023.
Enam gugatan ditolak. Namun, MK mengabulkan sebagian dari satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan itu terdapat empat pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim MK dan dua occuring opinion atau alasan berbeda dari hakim MK.
Halaman Selanjutnya
“Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya,” sambungnya.
